Slide #1 image

LKP M145 COMNET

Jl. A. Yani RT. 27B No. 163 Blkg Kntr Bappeda Muara Teweh - Kalimantan Tengah. Akta Notaris No. : 13 tanggal 10 Oktober 2012 Izin Operasional Disdik Barut No. 420/036/PLS.2013. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Komputer TEKNISI KOMPUTER, DESIGN GRAFIS, PROGRAM PERKANTORAN, Dll. Dengan Fasilitas : Komputer Multimedia, Sertifikat, Modul dan GRATIS FLASHDISK 4GB. Calli : 081251128879.

 

Slide #3 image

BEATBOX MUARA TEWEH CLUB

TIAP HARI Minggu Pukul : 02.30 wib s/d 5.00 wib Tempat :Jl.Pramuka Taman Kota (Stadion Swakarya). Jika Kalian minat beatbox .ato ingin beatbox bareng" .DLL khususnya di MUARA TEWEH dan Sekitarnya:D
#Registrasi : -FREE/gratis -Langsung datang aja, saat ngumpul -Kita bakal ngajarin sampai loe bisa
Hub : (+6285787066568) (@Yeka_Kusuma) dan 085345072026 (@EDHO BDA_BX)

NextPrev

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJELIS HAKIM TOLAK GUGATAN APRI HAKIM

PALANGKARAYA, 16 Mei 20013 - Sikap dingin dan diam seribu bahasa ditunjukkan bakal calon bupati Barito Utara Aprian Noor saat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya membacakan putusan penolakan atas gugatan yang diajukannya, Kamis (16/5/2013).

Sebelumnya, bakal calon bupati Aprian Noor dan pasangannya Abdul Hakim (Apri-Hakim) yang diusung Partai Golkar menggugat KPU Barito Utara yang diketuai Rututmen.

Gugatan dikarenakan KPU setempat mendiskualifikasi pasangan Apri-Hakim. Alasannya, kepengurusan Parpol Golkar yang mengusung pasangan itu tidak sah. Sidang mulai digelar, Kamis (2/5) siang.

Majelis Hakim yang diketuai Hj Mawarni Maria, Hakim Anggota Marta Satria Putra dan Bernelya Novelin Nainggolan menilai tindakan KPU Barito Utara sudah sesuai ketentuan.

Pilkada Kabupaten Barito Utara akan digelar pada 5 Juni 2013. (banjarmasin.tribunnews.com)

 

 

Palangkaraya Juara Umum STQ Kalteng

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA-Sabtu, 18 Mei 2012. Target Kota Palangkaraya untuk menjadi juara umum dalam STQ Kalteng ke XIX di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, tercapai.

Hingga akhir pelaksanaan STQ di Lamandau, Jumat (18/5) tadi malam, Palangkaraya berhasil mengalahkan kontingen dari 13 kabupaten dan berhasil meraih juara umum dalam event tersebut.

Pembina STQ Kota Palangkaraya, yang ikut memantau, dalam kegiatan STQ di Kabupaten Lamandau, Kadarusman, Jumat (18/5) malam mengatakan, dalam STQ tersebut, kontingen Palangkaraya berhasil menyabet banyak medali pada hampir semua cabang yang diperlombakan dalam STQ tersebut.

"Palangkaraya berhasil meraih juara umum ini hasil ketekunan para kafilah ,qori dan qoriah," kata Kadarusman yang juga Mantan Kabag Humas Pemko Palangkaraya ini. (banjarmasin.tribunnews.com)

 

Sabtu, 04 Mei 2013 16:20:01 WIB

PURUK CAHU- Putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Murung Raya (Mura) yang bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK)hanya tinggal menghitung hari saja lagi, pasalnya MK membuat jatuh tempo putusan perselisihan hasil pemilukada ini paling lambat Rabu (8/5) mendatang. Jadwal ini dilansir Kalteng Pos, di risalah siding perkara Nomor 38/PHPU.D-XI/2013 dan perkara Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 di website Mahkamah Konstitusi http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ . Dalam siding kedua yang digelarkan oleh MK pada Rabu (1/5) lalu dalam acara pembuktian (IV) KPU Murung Raya sebagai termohon oleh pemohon pasangan nomor urut 1 Nuryakin- Sirajul Rahman (Ikin � Ijul), sedikitnya ada 15 Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-XI/2013, yang secara langsung dipimpin oleh Ketua MK M Akil Mochtar. Sekretaris Tim pemangan Ikin � Ijul, Drs Rajikinnoor mengharapkan agar majelis hakim dapat memutuskan hasil perselisihan pemilukada Mura secara berkeadilan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Terlebih katanya, keputusan tetap berpedoman dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar tak ada pihak yang merasa dirugikan dalam putusan nantinya. �Kita berharap agar putusan yang dikeluarkan hakim nantinya seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan serta keterangan saksi. Dan tentunya kita berharap tidak ada yang dirugikan,� ujar Rajikonnoor ketika dihubungi, Jumat (3/5). Sementara itu, Kuasa Hukum pasangan nomor urut 2 Perdie � Darmaji yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Mura oleh KPU Mura, Bachtiar Efendy SH menyebutkan, dari hasil fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi, barang bukti serta didukung dengan keterangan kedua ahli yang diajukan oleh pihaknya yakni Prof Dr Saldi Isra SH MH dan Dr Andi Irman Putrasidin SH MH, bahwa gugatan yang diajukan oleh tim Nuryakin � Sirajul Rahman bakal ditolak oleh MK, karena kata Efendy, sangat tidak mendasar dan signifikan. �Kita yakin tidak akan mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan oleh KPU Mura,� ujar Efendy via telepon, Jumat (3/4). kaltengpos.web.id

 

Rabu, 1 Mei 2013

PERNYATAAN KADISNAKERTRANS BARUT, Ir. MARCONI S.

Pada 18 April 2013 lalu, Ir Marconi Stenly ditangkap aparat Polres Barito Selatan (Barsel). Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadinsos) Barito Utara itu diamankan polisi karena tersangkut kasus korupsi Dana Alokasi Khusus � Dana Reboisasi (DAK-DR) tahun 2001. Anehnya, Marconi dijadikan tersangka tunggal dalam kasus yang terjadi saat dia menjadi pimpinan proyek (pimpro) di Dinas Kehutanan Barsel. Berikut penuturan Marconi saat ditemui Kalteng Pos di Rutan Klas IIA Palangka Raya akhir pekan lalu. SIANG itu sekitar pukul 11.00 WIB, seorang pria berkulit putih berusia 56 tahun tanpa mengenakan sandal berjalan menuju ruang tamu di Rutan Klas IIA Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km 4,5. Saat itu dia hanya mengenakan kaos oblong warna hitam dan celana jeans biru. Dia adalah Marconi Steny, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Utara yang ditahan karena tersangkut kasus korupsi DAK-DR yang kabarnya merugikan negara Rp 1,3 miliar lebih. Setelah berkenalan, Marconi menjelaskan perjalanan kasus yang dihadapinya sejak tahun 2001 dan baru diproses tahun 2013. Dimana selama 12 tahunan, nasibnya tak jelas karena berada dalam ketidakjelasan hukum. Kasus itu berawal dari dana bagi hasil berupa DAK-DR pada tahun 2001/2002. Saat itu, dia menjadi pimpro di salah satu instansi di Kabupaten Barito Selatan. Ketika itu Barsel mendapat alokasi sebesar Rp 7,7 miliar lebih yang penggunaannya khusus untuk reboisasi dan penghijauan di kabupaten itu. Ketentuan terkait peruntukan dan penggunaan dana tersebut ditetapkan dengan surat keputusan bersama (SKB) dua kementerian saat itu. Untuk pelaksanaan di lapangan, langkah awal diserahkan ke konsultan untuk menyusun rancangan teknis (rantek), baik untuk reboisasi maupun penghijauan. "Mengacu atau berpedoman pada rantek tersebut, baru ditetapkan paket-paket kegiatan reboisasi maupun penghijauan sebanyak 14 paket untuk pengadaan maupun fisik," ungkapnya. Berdasarkan rencana tersebut, tambah Marconi, untuk kelancaran pelaksanaannya dikonsultasikan dengan para ketua asosiasi dari Gapensi, Ardin, Kadin dan Gapeknas. Bahkan asosiasi itulah yang menentukan rekanan-rekanan (pemborong) yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah dengan pihak bank. "Surat-surat dari asosiasi jugalah yang menetapkan nama perusahaan atau rekanan ke Dinas Kehutanan saat itu dan menjadi dasar panitia lelang untuk proses pelelangan selanjutnya," akuinya. Pada prinsipnya, menurut Marconi, semua proses administrasi pelelangan proyek sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan proyek itu sudah diperiksa secara reguler atau rutin sesuai kewenangan dari Banwasda Kabupaten Barsel dan Provinsi Kalteng. Bahkan ada pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Banjarbaru terkait administrasi dan realisasi fisik semester satu. "Tapi pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan laporan polisi, saya sebagai pimpro dipanggil untuk diminta keterangan dan selanjutnya dijadikan tersangka tunggal dalam pelaksanaan proyek DAK-DR tahun 2001/2002 itu," jelasnya. Penetapan tersangka tunggal inilah yang dinilai aneh. "Ini terkesan diskriminatif. Padahal proyek DAK-DR ini bukan milik nenek moyang atau pribadi saya, tetapi proyek ini dikelola oleh institusi, dimana pimpro dan bendahara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab ditetapkan oleh bupati, petugas-petugas lainnya seperti tim P2B dan pengawas teknis lapangan yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rekanan-rekanan (pemborong) yang menurut penyidik terlibat dalam pelaksanaan proyek DAK-DR bisa secara bersama mempertanggungjawabkan pekerjaannya masing-masing," tegasnya. "Saya sebagai pimpro, secara pribadi sangat keberatan dan merasa tidak adil atas penetapan tersangka serta lamanya proses penyidikan sehingga kondisi lapangan sudah berbeda. Untuk selanjutnya saya akan melaporkan hal ini secara rinci ke Mabes Polri, KPK, Jaksa Agung, dan Komisi HAM atas perlakuan penyidik yang pilih kasih," ancamnya. (Kaltengpos.web.id).

 

INGAT PEMILUKADA 05 JUNI 2013 !!
INDEKS BERITA TERKINI
BERKAS CALEG YANG DIVERIFIKASI KPU BEKAS NAPI JADI CALEG GERINDRA
FOTO SEKSI PARA CALON ANGGOTA DPR KASUS UN 2013